contoh soal gbhn dan kunci jawaban

akses cepat [tutup]

    contoh soal cpns tentang gbhn doc dan pdf

    GBHN
    bisa dikatakan sebagai sebagai haluan negara tentang bagaimana penyelengaraan dalam garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu.

    Hal atau materi tentang gbhn biasanya akan anda jumpai, jika anda sedang dalam keadaan melakukan tes cpns, dimana pertanyaan ini termasuk salah satu untuk lulus test.

    Ada banyak hal yang nantinya akan anda pelajari dalam pembahasan gbhn, mulai dari pengertian gbhn tersebut, sejarah tentang gbhn dan masih banyak lagi.

    Untuk lebih mudah dalam memahami tentang gbhn dan lebih mudah mengerjakan sebuah test, tentunya anda bisa menambah ilmu dengan mengerjakan pertanyaa yang berhubungan dengan materi gbhn.

    Berikut ini kami kumpulkan contoh soal gbhn dan kunci jawabannya yang bisa anda baca dan pahami dengan baik. Setiap soal dan jawaban bisa anda download dalam bentuk pdf atau doc melalui link download yang sudah kami sediakan dibawah.


    soal gbhn bagian 1

    1. Presiden berkewajlban umtuk mengerahkan semua potensl dan kekuatan pemerlntah dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan nasional.

    Amanat ini tertuang pada ..... 

    a. Garis-garis Besar Haluan Negara

    b. DPR

    c. MPR

    d. Undang-undang Dasar

    2. Pembangunan nasional akan memperkuat jatidiri dan kepribadian masnusi, masyarakat, dan bangsa Indonesia dalam suasana yang demokratis, tenteram, aman, dan damai, merupakan amanat GBHN pada bagian ...

    a. Visi dab nlsi

    b. Kondidi umum

    c. Arah kebijakan

    d. Penutup

    3. Berikut adalah lembaga yang berkewajiban melaksanakan GBHN secara aplikatif sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan UUD 1945,KECUALI...

    a. Dewan kabinet

    b. Dewan Pewakilan Rakyat

    c. Dewan Pertimbangan Agung

    d. Mahkamah Agung

    4. Rencana pembangunan tahunan merupakan bentuk rinci dari ...

    a. Propenas

    b. APBN

    c. Repelita

    d. RAPBN

    5. Berdasarkan Ketetapan MPR No.IV/MPR/1999, Garis-garis Besar Haluan negara diberi pengertian .... 

    a. Perwujudan asplrasi rakyat Indonesia berhubungan dengan masa depannya

    b. Pernyataan kehendak rakyat yang menyeluruh dan terpadu sebagai haluan negara

    c. Haluan negara yang dlrumuskan sebagai kebljaksanaan pembangunan nasional

    d. Landasan pembangunan dalam Garis-garis besar untuk jangka waktu 5 tahun

    6. Maksud perumusan GBHN seperti yang dinyatakan dalam Ketetapan MPR No.lV/MPR/1999 adalah ...

    a. Mempercepat tercapainya tujuan pembangunan

    b. Memberikan arah bagl penyelenggaraan negara

    c. Meletakkan dasar terwujudnya stabilitas nasional

    d. Memberikan pedoman pelaksanaan pembangunan

    7. Visi pembangunan nasional seperti dirumuskan dalam GBHN adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dn sejahtera, yang didukung manusia Indonesia yang memiliki karakterlstlk sebagal berlkut, KECUALI ..... 

    a. Berakhlak mulia

    b. Cinta tanah air

    c. Berkesadaran hukum

    d. Berwawasan global

    8. Salah satu misi pembangunan menurut GBHN adalah penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. lmplementasl dalam bldang pendidikan dllapangan yang sesual sebagai perwujudan misi tersebut terutama .... 

    a. Peningkatan disiplin belajar

    b. Pembebasan uanq sekolah

    c. Penegrian lembaga pendidikan

    d. Manajemen berbasis sekolah

    9. Program pembangunan nasional miemuat ...

    a. Uraian rinci dan terukur dalam pelaksanaan GBHN

    b. Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan GBHN

    c. Uraian kegiatan pembangunan bebagai departemen

    d. Program kerja kabinet selama periode tertentu

    10. Arah kebijakan pembangunan hukum antara lain adalah menegakkan hukum secara konsisten untuk menjamln kepastlan hukum. Untuk mewujudkan arah kebijakan ini sangat diperlukan, terutama ...

    a. Gaji aparat penegak hukum yang mencukupi

    b. Sarana dan prasarana peradilan yang mencukupi

    c. Aparat penegak hukum yang berpendldlkan tlnggi

    d. Peraturan perundang-undangan tertulis

    11. Program pemberdayaan lembaga peradilan dan berbagai lembaga penegak hukum saat ini terutama bertujuan untuk .... 

    a. Memelihara keamanan ligkungan

    b. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat

    c. Mempercepat penyelesaian berbagai [Perkara

    d. Mencegah terjadinya berbagai kejahatan

    12. Arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi antara lain menghindari terjadi struktur pasar monopolistik, karena hal ini sangat merugikan bagi .... 

    a. Pertumbuhan usaha koperasi 

    b. Perkembangan usaha pertanian

    c. Terwujudnya persaingan sehat

    d. Perkembangan dunia industri

    13. Pemberdayaan ekonomi rakyat sangat terkait dengan upaya menggerakkan perekonomian pedesaan Karena alasan-alasan berikut, KECUALI. ..

    a. Sebagian besar rakyat pedesaan hidup miskin

    b. Wllayah negeri lni sebagian besar adalah pedesaan

    c. Pedesaan kaya dengan potensi yang dapat dikembangkan

    d. Rakyat di pedesaan menuntut demokratisasi ekonomi

    14. Upaya pendidikan politlk secara intenslf dan komprehenslf dllakukan terutama untuk...

    a. Mewujudkan kesatuan dalam berpolitik

    b. Mencegah masuknya budaya politik asing

    c. Meningkatkan peran berbagai lembaga negara

    d. Mengembangkan budaya potitik yang demokratis

    15. Program Pembangunan Nasional yangdituangkan dalamUndang-undang Nomor 25 tahun 2000 adalah Prope:nas untuk tahun ...

    a. 2000 - 2004

    b. 2000 - 2005

    c. 2000 - 2010 

    d. 2000- 2018


    soal gbhn bagian 2

    1. Amanat GBHN di bidang aturan antara lain .... 

    a. Pembentukan tubuh peradilan yang transparan

    b. Proses peradilan yang berimbang

    c. Proses peradilan terhadap pelanggaran aturan dan HAM

    d. Kesejahteraan yang memadai bagi penyelenggara keadilan


    2. Tujuan utama pendidlkan berdasarkan GBHN adalah

    a. Memberikan ketrampilan kepada penerima didik

    b. Menciptakan masyarakat Indonesia yang berkualitas tinggi

    c. Agar penerima latih menjadi orang berkhasiat di masyarakat

    d. Menjadlkan manusla Indonesia cerdik dan panda!


    3. Menurut GBHN, pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pembaharuan dan pematapan sistem pendidikan nasional dengan bersdasarkan ..... 

    a. Penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah dan masyarakat

    b. Pasal perihal pendidikan yang tercatum pada Undang-Undang Dasar 1945

    c. Visi dan misi bangsa Indonesia di semua aspek kehidupan

    d. Prisip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen


    4. Mengembangkan otonoml kawasan secara luas, nyata, dan bertanggug jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, forum ekonomi, politik,hukum, keagamaan, adat,swadaya masyarakat merupakan amanat GBHN secara umum pada bidang...

    a. Pembangunan daerah

    b. Pembangunan nasional

    c. Pengembangan pemerintah pusat

    d. Pengembangan pemerintah daerah


    5. Dalam rangka pengembangan otonomi kawasan dalam wadah Negara Kesatuan RI, kawasan yang mendapat perhatian khusus pada amanat GBHN adalah

    a. lrian Jaya, Maluku Utara, dan Maluku

    b. Daerah lstimewa Aceh, lrian Jaya, dan Maluku

    c. Nusa Tenggara Timur, maluku, dani lrian Jaya

    d. Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi tengah


    6. Presiden berkewajlban umtuk mengerahkan semua potensl dan kekuatan pemerlntah dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan nasional.

    Amanat ini tertuang pada ..... 

    a. Garis-garis Besar Haluan Negara

    b. DPR

    c. MPR

    d. Undang-undang Dasar


    7. Pembangunan nasional akan memperkuat jatidiri dan kepribadian masnusi, masyarakat, dan bangsa Indonesia dalam suasana yang demokratis, tenteram, aman, dan damai, merupakan amanat GBHN pada bab ...

    a. Visi dab nlsi

    b. Kondidi umum

    c. Arah kebijakan

    d. Penutup


    8. Berikut yaitu forum yang berkewajiban melaksanakan GBHN secara aplikatif sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945,KECUALI...

    a. Dewan kabinet

    b. Dewan Pewakilan Rakyat

    c. Dewan Pertimbangan Agung

    d. Mahkamah Agung


    9. Rencana pembangunan tahunan merupakan bentuk rinci dari ...

    a. Propenas

    b. APBN

    c. Repelita

    d. RAPBN


    10. Program Pembangunan Nasional yangdituangkan dalamUndang-undang Nomor 25 tahun 2000 yaitu Prope:nas untuk tahun ...

    a. 2000 - 2004

    b. 2000 - 2005

    c. 2000 - 2010 

    d. 2000- 2018


    kunci jawaban

    Berikut ini jawaban dari soal-soal gbhn diatas, silahkan baca dan pahami dengan baik. anda bisa mendownload soal dan jawaban secara lengkap melalui link yang sudah kami sediakan dibagian bawah.

    KUNCI JAWABAN / PEMBAHASAN / DOWNLOAD

    Belum ada Komentar

    Posting Komentar

    Jika ada kerusakan pada link download, silahkan hubungi kami melalui halaman kontak atau tinggalkan komentar dibawah untuk diperbaiki.

    Gunakan kata-kata yang sopan untuk berkomentar di kolom komentar, terimakasih.

    Iklan Atas Artikel

    Iklan Tengah Artikel 1

    Iklan Tengah Artikel 2

    Iklan Bawah Artikel


    Bingung cara download soal ? lihat cara Download Soal di e-kelas.com